CONTOH KASUS PROSES ORGANISASI

Dalam suatu organisasi tentunya dibutuhkan berbagai proses untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri, kali ini saya akan membahas proses organisasi dengan cara mempengaruhi dan proses pengambilan keputusan.

1.Proses Mempengaruhi

Pengaruh adalah suatu kegiatan atau keteladanan yang menunjukan hal baik maupun tidak baik,yang dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung, sehingga mengakibatkan suatu perubahan perilaku serta kebiasaan, baik itu individu atau kelompok.

Contoh Kasus :

Pada tahun 2011 lalu, nama Muhammad Nazaruddin ramai diperbincangkan. Selain dikenal sebagai politisi karena jabatannya sebagai Bendahara Umum Demokrat, dia ternyata dikenal juga sebagai pengusaha.  Dia bertambah terkenal belakangan sejak namanya kembali disebut-sebut di berbagai pemberitaan karena tersangkut masalah hukum. Kasus yang terbaru yang membelit Nazaruddin dan sekaligus mengegerkan Partai Demokrat adalah dugaan keterlibatannya dalam kasus suap kepada Wafid Muharram, mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kasus itu membuat para anggota Partai Demokrat bersikap malu dan telah mempengaruhi juga organisasi HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam) yang dimana Nazaruddin tersebut pernah menjadi anggota organisasi tersebut. Membuat HMI merasa malu, dan banyak komentar yang pedas dilontarkan tentang perilaku Nazaruddin tersebut.  Kasus itu juga kabarnya mengusik Istana (Presiden SBY). Sehingga beredar pula kabar, Nazaruddin bisa saja dipecat dari jabatannya di partai.

2.Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam organisasi ialah kumpulan yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama, didalam organisasi rentan terjadinya selisih pendapat begitu juga keputusan dalam mengambil sikap, dapat diartikan cara organisasi dalam pengambilan keputusan. Terdapat 4 metode bagaimana cara organisasi dalam pengambilan keputusan, ke 4 metode tersebut adalah : yaitu kewenangan tanpa diskusi (authority rule without discussion), pendapat ahli (expert opinion), kewenangan setelah diskusi (authority rule after discussion), dan kesepakatan (consensus).

Contoh Kasus:

Pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam rangka pendidikan nasional. Esensi dari MPMBS adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah (Depdiknas, 2000). Otonomi dalam si … keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam rangka pendidikan nasional. Esensi dari MPMBS adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah (Depdiknas, 2000).Otonomi dalam sistem dan penorganisasi. Begitu juga dalam organisasi kependidikan, keputusan pendidikan merupakan faktor esensial dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan. Oleh karena itu sebuah keputusan pendidikan perlu ditentukan melalui proses pengambilan keputusan.

Dalam era desentralisasi, sekolah memiliki otonomi yang seluas-luasnya yang menuntut peran serta masyarakat secara optimal. Bentuk nyata dari otonomi pendidikan dan otonomi sekolah adalah manajemen berbasis sekolah.Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) atau School Based Management merupakan pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stakeholders) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam rangka pendidikan nasional. Esensi dari MPMBS adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah (Depdiknas, 2000).Otonomi dalam sistem dan pengelolaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat (Caldwell dan Spinks, 1992). Konsep ini merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah yang menjamin sekolah memiliki otonomi yang luas dalam mengelola pembelajaran, sumber dayanya, menentukan kebijakan yang sesuai dengan keinginan lembaga dan masyarakat, serta dalam pengelolaannya melibatkan orang tua dan masyarakat, dan tidak mengabaikan kebijakan nasional. Melalui kebijakan ini, pihak sekolah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya, kurikulum, dan peningkatan profesionalisme guru dan staf. Hal ini tentu menuntut keleluasaan guru dan karyawan dalam berapresiasi dan berinovasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, tanpa harus terikat dengan aturan-aturan kurikulum yang ketat.